Bea Cukai Sidoarjo

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

KPPBC TMP B Sidoarjo

Frequently Asked Questions

Seputar Pengajuan NPPBKC pabrik Hasil Tembakau

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018, maka pihak-pihak yang wajib memiliki NPPBKC adalah :

  1. Pengusaha pabrik BKC (Barang Kena Cukai);
  2. Pengusaha tempat penyimpanan etil alkohol;
  3. Importir BKC;
  4. Penyalur etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol;
  5. Pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol.
  1. Berkedudukan di Indonesia atau secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di luar Indonesia, dibuktikan dengan melampirkan KTP dan NPWP;
  2. Memiliki izin usaha dari instansi terkait, berupa :
    • Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal untuk pabrik hasil tembakau; atau
    • Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata untuk importir hasil tembakau;
  3. Mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC;
  4. Menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai;
  5. Menyerahkan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan Orang yang mengajukan permohonan :
    • tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, Eceran Penyalur, atau Tempat Penjual yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran lain yang telah mendapatkan NPPBKC sebelumnya/ terdahulu, atau
    • bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di Pabrik, tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran dan/ atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran;
  6. Khusus pengusaha pabrik hasil tembakau, harus melampirkan :
    • daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas barang·kena cukai;
    • daftar penyalur yang langsung membeli barang kena cukai dari Pengusaha Pabrik.

Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai Pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  1. Tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian Pabrik yang dimintakan izin;
  2. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
  3. Memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam batas tertentu;
  4. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan/ atau tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
  5. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat dan/ atau mengemas barang kena cukai;
  6. Memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/ atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang selesai dibuat;
  7. Memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/ atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya;
  8. Pabrik hasil tembakau memiliki luas bangunan yaitu paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi (kecuali pabrik hasil tembakau berupa rokok elektrik).

Langkah-langkah untuk mendapatkan NPPBKC sebagai pabrik/importir hasil tembakau adalah sebagai berikut :

  1. Sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC, pengusaha harus mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai Pabrik atau tempat usaha importir;
  2. Permohonan pemeriksaan lokasi diajukan kepada Kepala KPPBC dengan melampirkan :
    • gambar denah situasi sekitar lokasi, bangunan, atau tempat usaha; dan
    • gambar denah dalam lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
  3. Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala KPPBC, petugas bea cukai melaksanakan pemeriksaan lokasi dan membuat berita acara pemeriksaan lokasi;
  4. Masa berlaku berita acara pemeriksaan lokasi adalah maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemeriksaan lokasi;
  5. Apabila hasil pemeriksaan lokasi menyatakan bahwa lokasi, bangunan pabrik/tempat usaha memenuhi syarat, maka pengusaha mengajukan permohonan mendapatkan NPPBKC kepada Kepala KPPBC dengan dilampiri persyaratan sesuai yang tersebut di atas;
  6. Petugas bea cukai melakukan penelitian terhadap permohonan mendapatkan NPPBKC meliputi penelitian pemenuhan persyaratan perizinan dan pemenuhan persyaratan lokasi dan bangunan;
  7. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kepala KPPBC memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan mendapatkan NPPBKC;
  8. Apabila permohonan disetujui, Kepala KPPBC menerbitkan Surat Keputusan pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC;
  9. Apabila permohonan ditolak, Kepala KPPBC menerbitkan surat penolakan.

Janji layanan penerbitan NPPBKC baru sebagai pabrik atau importir hasil tembakau adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan mendapatkan NPPBKC diterima dengan lengkap dan benar.

Seputar Tarif Merek Baru Hasil Tembakau

Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dari Kepala Kantor. Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dilakukan juga terhadap hasil tembakau :

  1. yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium; atau
  2. yang digunakan untuk tujuan ekspor.

Permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau harus memenuhi ketentuan :

  1. Harga Jual Eceran per batang atau gram yang diajukan dalam permohonan tersebut tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau untuk jenis hasil tembakau yang sama yang dimiliki oleh Pabrik/Importir yang sama, baik yang berada dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor;
  2. Merek yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 {dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  3. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya harus memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai;
  4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.
  • Permohonan tarif cukai hasil tembakau dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang dilampiri dengan :
    1. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
    2. daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku;
    3. surat pernyataan di atas materai yang cukup dengan menyatakan :
      • Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan dengan Merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (pengecualian untuk Importir hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang telah memiliki surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang akan diimpor yang telah ditandasahkan oleh notaris);
      • Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya (pengecualian untuk Importir hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang telah memiliki surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang akan diimpor yang telah ditandasahkan oleh notaris); dan
      • telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan (pengecualian untuk Pengusaha Pabrik dan/ atau Importir hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL);
    4. surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang akan diimpor yang telah ditandasahkan oleh notaris, untuk Merek jenis Rokok Elektrik dan HPTL asal impor;

Pengecualian untuk ketentuan nomor 1 ini adalah untuk permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium;

  • Terhadap permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL untuk Merek baru, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus melampirkan surat pernyataan di atas materai yang cukup, dengan menyatakan produk Rokok Elektrik atau HPTL yang diproduksi atau diimpor tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika;
  • Terhadap permohonan penetapan tarif cukai untuk Merek baru atas hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus melampirkan hasil pengujian mengenai berat atau volume yang terkandung di dalam Rokok Elektrik dari laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Langkah-langkah untuk mendapatkan Surat Keputusan tarif cukai/merek baru hasil tembakau adalah sebagai berikut :

  1. Pengusaha mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau dengan dilampirir persyaratan sesuai yang tersebut di atas;
  2. Petugas bea cukai berdasarkan perintah dari Kepala KPPBC melakukan penelitian terhadap permohonan dan melaporkan hasil penelitian kepada Kepala KPPBC;
  3. Berdasarkan hasil penelitian oleh petugas bea cukai tersebut, Kepala KPPBC menerbitkan, dalam hal permohonan :
    • disetujui, Kepala KPPBC menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau; atau
    • ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan;
  4. Surat Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau atau surat penolakan disampaikan kepada pengusaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Janji layanan penerbitan Surat Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

  • Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022, penetapan harga jual eceran dan tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris adalah sebagai berikut :

Buatan dalam negeri

No.

Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau

Batasan harga jual eceran per batang atau gram

Tarif cukai per batang atau gram

Jenis

Golongan

1.

SKM

I

Paling rendah Rp 1.905,00

Rp 985,00

II

Paling rendah Rp 1.140,00

Rp 600,00

2.

SPM

I

Paling rendah Rp 2.005,00

Rp 1.065,00

II

Paling rendah Rp 1.135,00

Rp 635,00

3.

SKT atau SPT

I

Lebih dari Rp 1.635,00

Rp 440,00

Paling rendah Rp 1.135,00 sampai dengan Rp 1.635,00

Rp 345,00

II

Paling rendah Rp 600,00

Rp 205,00

III

Paling rendah Rp 505,00

Rp 115,00

4.

SKTF atau SPTF

Tanpa Golongan

Paling rendah Rp 1.905,00

Rp 985,00

5.

KLM

I

Paling rendah Rp 780,00

Rp 440,00

II

Paling rendah Rp 200,00

Rp 25,00

6.

TIS

Tanpa Golongan

Lebih dari Rp 275,00

Rp 30,00

Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00

Rp 25,00

Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00

Rp 10,00

7.

KLB

Tanpa Golongan

Paling rendah Rp 290,00

Rp 30,00

8.

CRT

Tanpa Golongan

Lebih dari Rp 198.000,00

Rp 110.000,00

Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00

Rp 22.000,00

Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00

Rp 11.000,00

Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00

Rp 1.320,00

Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00

Rp 275,00

Hasil tembakau yang diimpor

No.

Jenis Hasil Tembakau

Batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram

Tarif cukai per batang atau gram

1.

SKM

Rp 1.905,00

Rp 985,00

2.

SPM

Rp 2.005,00

Rp 1.065,00

3.

SKT atau SPT

Rp 1.636,00

Rp 440,00

4.

SKTF atau SPTF

Rp 1.905,00

Rp 985,00

5.

KLM

Rp 780,00

Rp 440,00

6.

TIS

Rp 276,00

Rp 30,00

7.

KLB

Rp 290,00

Rp 30,00

8.

CRT

Rp 198.001,00

Rp 110.000,00

  • Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021, penetapan harga jual eceran dan tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan HPTL adalah sebagai berikut :

No.

Jenis Hasil Tembakau

Harga Jual Eceran Minimum

Tarif Cukai

Besaran

Satuan

Besaran

Satuan

1.

Rokok Elektrik, berupa

 

 

 

 

a.    Rokok Elektrik Padat

Rp 5.190,00

Per gram

Rp 2.710,00

Per gram

b.    Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka

Rp 785,00

Per milliliter

Rp 445,00

Per milliliter

c.     Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup

Rp 35.250,00

Per cartridge

Rp 6.030,00

Per cartridge

2.

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, berupa

 

 

 

 

a.    Tembakau Molases

Rp 215,00

Per gram

Rp 120,00

Per gram

b.    Tembakau Hirup

Rp 215,00

Per gram

Rp 120,00

Per gram

c.     Tembakau Kunyah

Rp 215,00

Per gram

Rp 120,00

Per gram

Bea Cukai Sidoarjo

Bea Cukai Sidoarjo

kami siap melayani anda

I will be back soon

Bea Cukai Sidoarjo
Hai... Ada yang bisa kami bantu???
WhatsApp