Bea Cukai Sidoarjo

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

KPPBC TMP B Sidoarjo

Zona Integritas WBBM BC Sidoarjo

WBBM Sidoarjo

Bea dan Cukai Sidoarjo (BC Sidoarjo) yang berdiri sejak tahun 2015, terus berupaya mendukung reformasi birokrasi ke arah yang lebih baik. Dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, BC Sidoarjo melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. BC Sidoarjo secara konkret berupaya membangun Zona Integritas mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana dan semua unsur yang membantu terlaksananya pelayan di lingkungan BC Sidoarjo. Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk membangun zona integritas, BC Sidoarjo membentuk Tim Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM yang pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-453/WBC.11/KPP.MP.07/2019 tanggal 18 Juli 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Kantor Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-38/WBC.11/KPP.MP.07/2020 tanggal 21 Januari 2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-453/WBC.11/KPP.MP.07/2019 tanggal 18 Juli 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Kantor Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Pada tanggal 12 Desember 2019, KPPBC TMP B Sidoarjo telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas dengan mengundang seluruh pegawai BC Sidoarjo dan pihak eksternal (stakeholder dan pengguna jasa). Melalui pencanangan tersebut, Kepala Kantor menyampaikan perlu dan pentingnya dukungan serta keterlibatan dari seluruh komponen baik internal maupun eksternal dalam membangun zona integritas. Proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang melibatkan banyak pihak, membuahkan hasil manis. Pada tanggal 21 Desember 2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sidoarjo, ditetapkan oleh Kemenpan-RB sebagai kantor berpredikat ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Setelah mendapatkan predikat ZI-WBK, BC Sidoarjo berkomitmen untuk terus mensukseskan program reformasi kepabeanan dan cukai, untuk itu, BC Sidoarjo telah melakukan program-program perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk mewujudkan lingkungan kerja yang benar-benar bebas dari korupsi dan berkinerja baik. Penataan tata laksana dan penataan manajemen Sumber Daya Manusia, senantiasa dievaluasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada stakeholder dan pengguna jasa. Untuk menjaga akuntabilitas dan integritas, program penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan dilakukan terhadap semua pegawai dan PPNPN BC Sidoarjo. Dan pada tanggal 20 Januari 2022 dilakukan kembali pencanangan pembangunan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan PPNPN secara daring dan luring. Disamping acara pencanangan dengan pihak internal, dilakukan juga acara pencanangan yang melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini stakeholder dan pengguna jasa dilakukan pada tanggal 03 Februari 2022. Pencanangan dengan mengundang pihak eksternal dihadiri oleh Pemerintah Daerah dari 4 (empat) Kabupaten/ Kota serta perwakilan pengguna jasa. Pencangan tersebut dilakukan juga secara daring dan luring mengingat kondisi pandemic yang belum berakhir.

BC Sidoarjo Hebat!!!

Bea Cukai Makin Baik!!!

FAQ seputar ZI-WBK/WBBM

ZI adalah singkatan dari Zona Integritas. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publk.

WBK adalah singkatan dari Wilayah Bebas dari Korupsi. (Menuju) WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program:

  1. Manajemen perubahan,
  2. Penataan tata laksana,
  3. Penataan sistem manajemen SDM,
  4. Penguatan akuntabilitas kinerja, dan
  5. Penguatan pengawasan.

WBBM adalah singkatan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (Menuju) WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik

1) Pencanangan Pembangunan ZI

  • Pencanangan Pembangunan ZI adalah pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun ZI.
  • Pencanangan Pembangunan ZI dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas atau bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah Pencanangan Pembangunan ZI.
  • Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2) Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Proses Pembangunan ZI merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah.

1) Komponen pengungkit Terdapat enam komponen pengungkit yang harus dibangun yaitu:

  • Manajemen Perubahan,
  • Penataan Tatalaksana,
  • Penataan Sistem Manajemen SDM,
  • Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
  • Penguatan Pengawasan, dan
  • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2) Komponen Hasil

Merupakan sasaran hasil Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari:

  • Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
  • Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Keberhasilan Pembangunan ZI diukur dengan menilai pelaksanaan dari parameter-parameter Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

Komponen Pengungkit diberi bobot 60% dan Komponen Hasil diberi bobot 40%.

Bobot 60% dari Komponen Pengungkit diperoleh dari jumlah bobot masing-masing Komponen Pengungkit yaitu:

  1. Manajemen Perubahan: 5%
  2. Penataan Tatalaksana: 5%
  3. Penataan Manajemen SDM: 15%
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: 10%
  5. Penguatan Pengawasan: 15%
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: 10%

Bobot 40% dari Komponen Hasil diperoleh dari jumlah bobot masing-masing Komponen Hasil yaitu:

  1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN yang diukur dengan menggunakan ukuran Nilai Persepsi Anti Korupsi (survei eksternal) dan persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP):20%
  2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diukur melalui Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (survei eksternal): 20%
  1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; dan
  2. Memiliki nilai komponen “Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan minimal 3,5
  1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85;
  2. Memiliki nilai komponen “Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan minimal 3,5; dan
  3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 16.
  1. PermenPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
  2. KMK Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan

KORUPSI adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) maupun untuk kepentingan orang lain. KOLUSI adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara. NEPOTISME adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuh klasifikasi korupsi:

  1. Merugikan keuangan negara
  2. Suap menyuap
  3. Penggelapan dalam jabatan
  4. Pemerasan
  5. Perbuatan curang
  6. Konflik kepentingan
  7. Gratifikasi

Perbuatan yang merugikan negara dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

  1. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada nomor satu di atas, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan
Bea Cukai Sidoarjo

Bea Cukai Sidoarjo

kami siap melayani anda

I will be back soon

Bea Cukai Sidoarjo
Hai... Ada yang bisa kami bantu???
WhatsApp